Pengantar Tentang Kekerasan Anak

Sumber gambar : Google

Saya, anda, dan banyak orang di luar sana pasti pernah melihat, mengalami atau bahkan terlibat dalam sebuah kekerasan, baik ketika masih anak-anak maupun ketika sudah dewasa, baik kita sadari maupun tidak. Terlebih jika definisi kekerasan kita perluas menjadi kekerasan verbal, kekerasan mental, dan lain-lain. Satu contoh kecil, tanpa disadari mungkin kita sering mengejek latar belakang seseorang, atau mungkin sekedar mengejek warna pakaian seseorang, atau mungkin sereceh mengejek preferensi musik seseorang meskipun tendensi kita bukan untuk menghina. Namun apakah sekedar mengejek selera musik orang lain termasuk dalam melakukan kekerasan? Jika iya, di manakah batasnya ?

Forum anak sebagai organisasi yang berdiri di isu-isu kekerasan perempuan dan anak serta isu-isu kesetaraan, perlu lebih giat lagi untuk membuka gerbang wawasan tentang kekerasan anak, baik melalui tulisan maupun interaksi langsung, baik dalam format kampanye maupun obrolan-obrolan warung kopi. Tidak mudah pasti, namun mungkin itu akan menjadi gerbang bagi orang lain untuk menggali lebih jauh tentang kekerasan anak, atau kalau beruntung lawan bicaramu akan menjadi lebih aware terhadapnya. Begitupun tulisan ini berusaha untuk menjadi gerbang untuk menggali lebih dalam tentang apa itu kekerasan, kenapa bisa terjadi, dan dampak yang ditimbulkan.

Apa itu kekerasan ?

Penting bagi kita untuk mengetahui apa itu kekerasan agar kita mampu mengidentifikasi apa yang termasuk kekerasan dan apa yang tidak. Ada banyak definisi kekerasan terhadap anak namun semua memiliki semangat yang sama. Salah satunya adalah Yolande Robinson dalam Child Abuse: Types and Emergent Issues menuliskan “The identification of child abuse as an individual, social, health, educational, and forensic concern is very ‘present-orientated’, having moved well beyond the first prosecuted child abuse case in the United States in 1874 and the ‘discovery’ by Kempe and associates of the battered-child syndrome (Corby, 2006, p. 8; Kempe, Silverman, Steele, Droegemueller, & Silver, 1962)”.

Definisi mengenai kekerasan anak juga mengalami perkembangan dan meluas, jauh dari periode awal isu perlindungan anak mulai muncul. Perserkatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cidera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual (pasal 19 konvensi hak anak).

UNICEFF dalam publikasinya yang berjudul “Violence Againts Children in East Asia and The Pasific” memberikan definisi-definisi lebih lanjut tentang berbagai macam kekerasan yang akan sangat membantu untuk dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Jenis-jenis kekerasan pada anak meliputi kekerasan fisik, seksual, mental, penelantaran, dan eksploitasi anak.

Jenis kekerasan yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan semua bentuk kekerasan yang baik secara nyata maupun berpotensi membahayakan anak secara fisik.World Health Organisation atau WHO pada tahun 1999 mendefinisikan kekerasan fisik sebagai tindakan atau kelambanan, yang mengakibatkan kerugian fisik aktual atau potensial, yang berada dalam kendali atau dapat dicegah oleh orang tua, wali, atau orang yang berwenang (seperti guru sekolah).

Jenis kekerasan berikutnya adalah kekerasan seksual, yaitu semua bentuk pelibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dia pahami dan tidak mampu untuk memberikan persetujuan. Perlu dipahami bahwa anak-anak diasumsikan tidak mampu memberikan consent (persetujuan) sehingga segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Selain kekerasan yang melibatkan fisik atau tubuh anak, ada pula  kekerasan mental, yaitu segala bentuk dan upaya untuk membatasi gerak, meremehkan, merendahkan, mengkambinghitamkan, mengancam, menakuti, mendiskriminasi, mencemooh atau bentuk non-fisik lainnya dari perlakuan permusuhan ataupun penolakan. American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) dalam Yolande mendefinisikan kekerasan mental sebagai pola perilaku pengasuh yang ‘berulang’ atau insiden ekstrem yang menyampaikan kepada anak-anak bahwa mereka cacat, tidak disayang, tidak diinginkan, atau hanya bernilai dalam memenuhi kebutuhan orang lain.

Sikap abai pada kesejahteraan anak juga merupakan salah satu bentuk kekerasan yaitu kekerasan jenis penelantaran. Penelantaran adalah bentuk kegagalan dalam menyediakan berbagai upaya untuk menunjang perkembangan anak meliputi bidang : kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, gizi, tempat tinggal, dan kondisi hidup yang aman, dalam konteks sumber daya tersedia secara cukup untuk keluarga atau pengasuh memiliki kemungkinan tinggi menyebabkan kerusakan pada kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial. penelantaran ini termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya semaksimal mungkin. Penelantaran ini menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi.

Sedikit berbeda dengan penelantaran, jenis kekerasan selanjutnya adalah menggunakan anak dalam kegiatan komersial atau  pekerjaan atau disebut dengan eksploitasi. “Eksploitasi komersial atau lainnya terhadap anak mengacu pada penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk kepentingan orang lain. Beberapa contohnya adalah pekerja anak dan pelacuran anak. Kegiatan-kegiatan ini merugikan anak secara kesehatan fisik, mental, pendidikan, perkembangan spiritual, moral, dan sosial-emosional. Eksploitasi anak juga mencakup perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata, perdagangan anak dan penjualan anak-anak.”

Angka Kekerasan Anak

Kita mungkin sering menjumpai baik di surat kabar cetak maupun online, portal-potal berita, maupun social media tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Namun percayalah bahwa angka sesungguhnya yang tercatat jauh melebihi yang kita kira, belum lagi kasus-kasus yang tidak tercatat. Dalam sebuah artikel di tirto.id disebutkan bahwa 73,7% anak Indonesia mengalami kekerasan di rumahnya sendiri. Merujuk pada penelitian Hills dkk (2006), di Asia terdapat lebih dari 714 juta, atau 64% dari populasi anak-anak mengalami setidaknya satu jenis kekerasan berat, dan jika kategorinya diperluas hingga ke kekerasan-kerasan ringan angkanya akan naik cukup drastis.

Tidak jauh beda angka kekerasan yang terjadi di Indonesia, berdasarkan publikasi Kementrian Kesehatan yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja” menyebutkan bahwa menurut laporan dari UNICEF pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia, 40 persen anak berusia 13-15 tahun melaporkan bahwa mereka pernah diserang secara fisik setidaknya satu kali dalam setahun. Kemudian data dari Bidang Data dan Pelaporan KPAI mencatat bahwa terdapat setidaknya 4.979 kasus yang diadukan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, dari data SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) angka kekerasan yang yang terjadi dan terlapor pada tahun 2017 mencapai 1440 kasus. Dari 1440 tersebut 440 kasus merupakan kekerasan fisik, 468 merupakan kekerasan psikis, 281 merupakan kekerasan seksual, 5 kasus merupakan tindak pidana perdagangan orang, 234 kasus merupakan penelantaran, dan 12 kasus merupakan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 1509 kasus pada tahun 2016 dan 1493 kasus pada tahun 2015.

Sekali lagi data-data diatas adalah kasus-kasus yang mungkin sudah tercatat, maupun yang dapat diungkap dalam penelitian. Namun fenomena yang terjadi seringkali justru realitasnya melebihi angka tersebut, di mana terdapat kasus yang tidak dilaporkan, yang penyelesainnya dilakukan lewat jalur kekeluargaan, juga keterbatasan responden dalam penelitian, walaupun teknik-teknik sampling dalam penelitian sudah begitu maju.

Sumber gambar : Google

Tempat, Pelaku, dan Penyebab Kekerasan

Seringkali kita percaya bahwa kekerasan baik fisik maupun seksual tidak mungkin terjadi dalam lingkup domestik, familiar dan sering kita anggap aman. Sering pula kita percaya pada hal-hal ini :  kekerasan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang terdekat, dan kekerasan seksual memiliki kausalitas mutlak dengan cara berpakaian seseorang. Benarkah?

Masih dari publikasi Kementrian Kesehatan tentang kekerasan terhadap anak dan remaja di Indonesia, terdapat hasil penelitian tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) Kementrian Sosial yang bekerja sama dengan End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purpose (ECPAT) pada tahun 2017 yang dilakukan di Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram, dan Makasar. Penelitian ini menyebutkan dari 49 anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, lebih dari 50% kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh anak, pelaku kekerasan seksual seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 16 tahun, 67% kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku melalui paksaan, 30% bentuk kekerasan yang dilakukan berupa sentuhan/rabaan organ sensitive dan 26% hingga hubungan badan, 30.56% tempat terjadinya kekerasan seksual berada di rumah teman dan 19.4% di rumah korban, 87% pelaku dan korban saling mengenal. Korban kekerasan rentang usia 5-17 tahun. Karakteristik korban sebanyak 35.44% bersifat pendiam, cengeng dan pemalu, 20.05% bersifat hiperaktif dan bandel dan 3.92% senang berpakaian minim. Karakteristik ekonomi keluarga pelaku maupun korban 55% merupakan keluarga yang didampingi dua orang tua dan 45% merupakan keluarga cerai/meninggal.

Data tetang kekerasan seksual pada anak di atas merupakan studi yang dilakukan terbatas baik dari segi jumlah responden maupun tempatnya. Namun dapat dilihat bahwa tempat kejadian kekerasan justru di tempat-tempat yang dekat dengan korban. Sebagian besar pelaku sudah mengenal korban. Kemudian karakteristik korban ternyata cukup beragam dari pendiam hingga hiperaktif, dan justru hanya sedikit sekali korban yang berkecenderungan berpakaian minim. Dari karakteristik korban yang beragam tersebut kita sedikit memahami bahwa setiap dari kita berpotensi untuk menjadi korban atau bahkan pelaku dan kita juga seharusnya memahami bahwa memberi stigma bagi anak-anak yang memiliki kecenderungan bandel dan berpakaian minim adalah hal yang tidak tepat dan sia-sia.

Saat ini di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu massif, akses terhadap hal tersebut menjadi semakin mudah, murah, dan menjangkau kelas ekonomi rendah hingga tinggi. Hasilnya terjadi berbagai perubahan dalam pola interaksi termasuk dalam hal parenting. Bahkan balita pun sudah terpapar oleh gadget. Aktivitas-aktivitas harian anak-anak tidak dapat dipisahkan dari gadget. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dihindari atau bahkan justru perlu untuk kita rengkuh. Namun ada hal yang tidak boleh kita abaikan, bahwa teknologi informasi memiliki potensi negatif yang inheren. Dari yang nampak sederhana hingga hal-hal yang berbahaya. Dari sekedar kecanduan hingga potensi untuk mengalami online child abuse. Prosentase kasus kekerasan secara online ini juga menunjukkan angka yang sangat besar. Dalam penelitiannya, Martellozzo menemukan bahwa 7,8% dari 948 anak usia 11-16 tahun di Inggris telah mempertontonkan atau mengirim foto-foto semi telanjang mereka kepada orang lain, dan 65% darinya telah menonton pornografi online. Selain itu juga telah banyak perempuan yang menjadi korban revenge porn. Mungkin kita akan membela diri dengan asumsi bahwa kejadian tersebut hanya terjadi di negara-negara barat di mana dianggap terlalu bebas, namun perlu diketahui belum lama ini kasus revenge porn juga terjadi pada mahasiswi di Jogja, siswi sekolah di Jawa Timur, Kalimantan dan banyak lainya. Selain revenge porn diperkirakan terdapat lebih dari 3.000 website yang menyediakan ‘nonconsensual pornography’ dan banyak pula yang melibatkan anak. Dari hal-hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa ancaman anak-anak dan remaja untuk menjadi korban kekerasan dapat terjadi di mana saja, mulai hari kehidupan nyata hingga dunia maya.

Relasi Kuasa Dalam Pusaran Kekerasan

Ketika berbagai stigma terhadap korban yang ternyata tidak mampu menjelaskan tentang berbagai macam dugaan kausalitas dalam fenomena kekerasan, pada akhirnya relasi kuasa semakin nampak lebih memberikan dorongan pada tindakan-tindakan kekerasan. Relasi kuasa yang menekankan pada konsep-konsep menguasai dan dikuasai mendorong seseorang yang lebih berkuasa untuk merasa berhak untuk melakukan kekerasan baik yang memiliki tendensi jahat ataupun yang hanya memaksakan standar-standar kebenaran dan kebaikan kepada liyan yang merasa dikuasai. Orang dewasa seringkali merasa berhak untuk memaksaan apa yang boleh dan mana yang tidak boleh dengan cara yang tidak baik, dengan memaska atau bahkan menggunakan kekerasan.  Dalam lingkungan-lingkungan yang memiliki kecenderungan patriarkis yang kuat seringkali relasi kuasa yang tidak seimbang terlihat lebih jelas. Bagaimana laki-laki memiliki lebih banyak privileges yang menguntungkan daripada perempuan. Relasi yang tidak sehat tersebut bisa ada di banyak lingkungan mulai dari keluarga, pertemanan, sekolah, hingga masyarakat.

Kekerasan tidak hanya terjadi karena interaksi-interaksi individual yang memiliki kuasa tidak seimbang, namun terkadang juga karena budaya. Dalam berbagai hal terkadang kita permisif terhadap kekerasan hanya karena atas nama budaya. Konmas perempuan mempublikasikan berbagai seri tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. Mulai dari perkawinan hingga sunat untuk perempuan.

Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dalam bentuk apapun dan siapapun korbannya tentu bukan hal yang baik. Secara mendasar kekerasan merupakan bentuk-bentuk pelecehan terhadap martabat manusia. Seharusnya tidak ada manusia yang berhak untuk melakukan kekerasan terhadap manusia lain. Namun selain itu tentu banyak dampak-dampak merugikan yang dapat kita indra akibat dari tindakan kekerasan. Mulai dari dampak-dampak fisik seperti luka, memar, trauma, cacat, hingga kematian. Bahkan dalam banyak kasus kekerasan seksual seringkali korban harus menanggung berbagai stigma mulai dari kebiasaan berpakaian, pergaulan, dan lain-lain. Seringkali korban harus mengalami berbagai victim blamming.

Dalam publikasinya yang berjudul “Violence Againts Children in East Asia and The Pasific”, UNICEFF menyebutkan banyak dampak dari kekerasan terhadap anak. Selain dampak fisik kekerasan juga memberikan dampak-dampak terhadap mental anak seperti depresi, dan penyakit mental lainnya hingga tendensi untuk melukai diri sendiri atau bahkan tendensi untuk bunuh diri.

Douglass dalam artikel berjudul Why The Impact of Child Abuse Extends Well Into Adulthood menuliskan, penelitian menemukan bahwa kekerasan anak berdampak pada kondisi kesehatan fisik dan mental di kehidupan dewasa. Jadi perlu diketaui bahwa dampak kekerasan terhadap anak tidak hanya merusak anak pada usia anak, namun akan terbawa pada kehidupan dewasa.

Dalam sebuah paper berjudul The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature disebutkan bahwa anak dan remaja yang hidup dalam kekerasan domestik memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan seksual, bermasalah dalam perkembangan emosi dan perilaku, dan beresiko tinggi untuk mengalami kemalangan dalam kehidupan mereka.

Masalah Struktural dan Solidaritas

Permasalah sosial yang terjadi di sekitar kita termasuk pusaran kekerasan anak bukanlah fenomena yang terjadi begitu saja dan jatuh dari langit. Terdapat kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang turut mempengaruhi perilaku manusia, termasuk dalam hal-hal kekerasan. Kita tentu tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sifatnya struktural hanya dengan menyuruh pelaku dan yang berpotensi untuk menjadi pelaku untuk bertobat ataupun berolahraga.

Terdapat hal-hal yang struktural yang perlu dibenahi untuk mengatasi masalah tentang pusaran kekerasan dan pemenuhan hak anak. Regulasi yang berpihak, kebijakan ekonomi yang berkeadilan serta tidak eksploitatif. Terbukanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga akan memberi dampak positif dalam upaya-upaya menghilangkan pusaran kekerasan. Teman-teman dapat menonton video yang dirilis oleh world bank yang cukup dapat menjelaskan bahwa anak dengan privileges yang lebih baik, terutama dalam hal ekonomi akan memiliki peluang yang lebih baik pula dalam tumbuh kembang dan kesuksesan dikehidupan dewasanya kelak.

Pemahaman tentang masalah-masalah yang bersifat struktural juga akan membuat kita memahami bahwa isu tentang kekerasan bukanlah isu yang berdiri sendiri, bahwa isu kekerasan juga saling berkelit-kelindan dengan isu lainnya, misalkan isu buruh dan ketenagakerjaan, juga dengan isu perempuan. Dalam sebuah keluarga yang miskin dan rentan, seringkali anak dan perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Perempuan atau ibu seringkali harus ikut membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pekerjaan-pekerjaan domestik masih tetap dibebankan pada perempuan. Double burden. Belum lagi regulasi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya memihak kepada kelas pekerja terlebih pekerja perempuan. Gaji dibawah UMR, lembur yang berlebihan, cuti haid yang susah diakses, sistem pengupahan yang tidak layak, jaminan asuransi yang tidak ditanggung oleh perusahaan, dan berbagai masalah lainnya. Bagaimana jadinya ketika seorang ibu yang juga seorang pekerja memiliki problem-problem di atas dan masih harus menghadapi problem-problem domestik.

Dari hal di atas kita menyadari bahwa upaya-upaya advokasi tentu tidak dapat dilakukan sendiri, forum anak harus berjejaring dan besolidaritas dengan berbagai organ yang concern pada isu-isu sosial dan lingkungan lainnya.

Pentingnya Penelitian dan Data

Data-data kekerasan seperti di atas sangat diperlukan untuk keperluan advokasi maupun dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan publik. Salah satunya adalah membuat pemangku kepentingan dan policy maker percaya dan memahami bahwa fenomena kekerasan benar-benar nyata dan terjadi di akar rumput. Kemudian dengan data yang dapat diandalkan tentu kita dan policy maker akan mampu membuat kebijakan yang evidence based.

Evidence Based Policymaking adalah diskursus atau serangkaian metode yang mana menyediakan informasi dalam proses pembuatan kebijakan, lebih dari sekedar memberikan pengaruh terhadap hasil akhir kebijakan, dia menawarkan pendekatan yang lebih rasional, teliti, dan sistematis. Penggunaan Evidence Based Policymaking ini didasarkan pada premis bahwa memutuskan kebijakan harus didasarkan atas bukti-bukti yang ada dan harus termasuk analisis yang rasional. Sebagai contoh, Pemerintah Tanzania telah mengimplementasikan reformasi proses layanan kesehatan yang didasarkan pada data hasil penelitian tentang penyakit rumah tangga dan hasilnya, telah berkontribusi pada berkurangnya angka kematian hingga 40 persen pada tahun 2000 dan 2003 pada dua daerah yang menjadi pilot.

Tentu kita tidak ingin kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh policy maker didasarkan pada prasangka-prasangka, hipotesa yang tidak teruji, dan wawasan-wawasan yang gagap dalam menangkap kausalitas, karena kebijakan publik yang dihasilkan dari hal-hal tersebut seringkali memiliki tendensi inheren yang diskriminatif dan tidak masuk akal. Bahkan penelitian dan data yang ada saat ini masih kurang. Perlu lebih banyak lagi penelitian tentang angka kekerasan terhadap anak untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena ini untuk mengetahui tentang bagaimana persebarannya, apakah ada korelasinya dengan berbagai variable yang lain seperti angka kemiskinan, tingkat pendidikan, kebudayaan dan apakah sama di setiap tempatnya. Sehingga diharapkan dari penelitian-penelitian tersebut kita lebih mampu untuk melakukan pemetaan dan penyusunan kebijakan publik dalam rangka pencegahan maupun penanganan.

“Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi pelaku maupun menjadi korban, wawasan bisa kita cari namun empati perlu kita latih”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *